Halaman
Hak Cipta pada Departemen Pendidikan Nasional
Dilindungi Undang-undang
Penulis
: A.T Sugeng Priyanto
Djaenudin Harun
Anang Priyanto
Cholisin
Muchson A.R
Dadang Sundawa
Rr. Nanik Setyowati
Ilustrasi, Tata Letak
: Direktorat Pembinaan SMP
Perancang Kulit
: Direktorat Pembinaan SMP
Buku ini dikembangkan Direktorat Pembinaan SMP
Ukuran Buku
: 21 x 30 cm
Diterbitkan oleh Pusat Perbukuan
Departemen Pendidikan Nasional
Tahun 2008
370.11P
CON
Contextual Teaching and Learning Pendidikan Kewarganegaraan: Sekolah
Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Kelas IX Edisi 4/A.T Sugeng
Priyanto,...[et. al.].--Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan
Nasional, 2008.
Iv, 138 hlm.: ilus. ; 30 cm.
Bibliografi: hlm. 131-133
Indeks.
ISBN
1. Pendidikan Kewarganegaraan-Studi dan Pengajaran I. Judul
II. Harun, Djaenudin III. Priyanto, Anang
IV. Cholisin
V. A.R, Muchson
VI. Sundawa, Dadang
VII. Setyowati, Rr. Nanik
KATA SAMBUTAN
Salah satu upaya untuk melengkapi sumber belajar yang relevan dan
bermakna guna meningkatkan mutu pendidikan di Sekolah Menengah
Pertama (SMP), Direktorat Pembinaan SMP mengembangkan buku
pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk siswa kelas VII, kelas VIII, dan
kelas IX. Buku pelajaran ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi, No. 23 Tahun
2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, dan berdasarkan kriteria buku
pelajaran yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.
Buku pelajaran ini merupakan penyempurnaan dari bahan ajar
kontekstual yang telah dikembangkan Direktorat Pembinaan SMP dalam
kaitannya dengan kegiatan proyek peningkatan mutu SMP. Bahan ajar
tersebut telah diujicobakan ke sejumlah SMP di provinsi Kalimantan Selatan,
Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan
Gorontalo sejak tahun 2001. Penyempurnaan bahan ajar menjadi buku
pelajaran yang bernuansa pendekatan kontekstual dilakukan oleh para
pakar dari beberapa perguruan tinggi, guru, dan instruktur yang
berpengalaman di bidangnya. Validasi oleh para pakar dan praktisi serta uji
coba empiris ke siswa SMP telah dilakukan guna meningkatkan kesesuaian
dan keterbacaan buku pelajaran ini.
Buku pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan ini telah dinilai oleh
Badan Standar Nasional Pendidikan, dan dinyatakan memenuhi syarat
untuk digunakan sebagai buku pelajara
n di SMP. Sekolah diharapkan dapat
menggunakan buku pelajaran ini dengan sebaik-baiknya sehingga dapat
meningkatkan efektivitas dan keberm
aknaan pembelajaran. Pada akhirnya,
para siswa diharapkan dapat menguasai semua Standar Kompetensi dan
Kompetensi Dasar secara lebih mendalam, luas serta bermakna, kemudian
dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
Saran perbaikan untuk penyempurnaan buku pelajaran ini sangat
diharapkan. Terimakasih setulus-tulus
nya disampaikan kepada para penulis
yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku pelajaran ini, baik pada
saat awal pengembangan bahan ajar, ujicoba terbatas, maupun
penyempurnaan sehingga dapat tersusunnya buku pelajaran ini.
Terimakasih dan penghargaan juga disampaikan kepada semua pihak
yang telah membantu terwujudnya penerbitan buku pelajaran ini.
Jakarta, Juli 2008
Direktur Pembinaan SMP
Pendahuluan
Ketersediaan buku yang bermutu merupakan faktor yang sangat
penting dalam proses pembelajaran. Buku ini dimaksudkan untuk mem-
berikan kontribusi yang berarti bagi upaya peningkatan mutu pendidi-
kan, khususnya hasil belajar peserta didik. Sehubungan dengan maksud
itu, buku ini menyajikan uraian materi pembelajaran guna mendukung
pencapaian komptensi dasar dan standar komptensi.
Penyajian uraian materi pembelajaran didukung dengan pembe-
lajaran yang bersifat kontekstual, utamanya terkait dengan berbagai
kenyataan yang terjadi di masyarakat. Adapun sistematika buku ini me-
liputi : kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, tujuan pembelajaran,
peta materi, uraian materi setiap bab, latihan, re
fl
eksi, rangkuman, dan
evaluasi. Pada bagian akhir, buku ini dilengkapi juga dengan glosarium
dan indeks.
Buku ini menggunakan pendekatan pembelajaran yang berpusat
pada peserta didik (student centered), yang menempatkan peserta di-
dik sebagai subjek yang melakukan kegiatan belajar. Penyajian dalam
buku ini berusaha untuk mengembangkan interaksi antara buku den-
gan peserta didik, dengan bahasa yang komunikatif dan sesuai dengan
perkembangan peserta didik. Dengan pendekatan yang demikian, peserta
didik hendaknya mengikuti langkah-langkah kegiatan belajar sebagai
berikut. Pertama, pahamilah tujuan pembelajaran yang hendak dicapai.
Kedua, pahamilah dengan baik uraian materi pembelajaran dalam setiap
bab pada buku ini. Ketiga, kerjakan tugas-tugas latihan serta evaluasi
yang diberikan, baik yang diberikan pada setiap bab maupun pada ba-
gian akhir buku ini.
Selamat belajar, semoga berhasil dengan baik.
Daftar Isi
Kata Pengantar
........................................................................... iii
Pendahuluan .............................................................................. v
Daftar Isi .................................................................................... vi
BAB 1
PARTISIPASI DALAM USAHA PEMBELAAN NEGARA .................. 1
A. Pentingnya Usaha Pembelaan Negara
................................ 2
B. Bentuk-bentuk Usaha Pembelaan Negara
.......................... 15
C. Peran Serta dalam Usaha Pembelaan Negara .................... 24
BAB 2
PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
............................................ 37
A. Otonomi Daerah
................................................................ 39
B. Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan
Publik
............................................................................... 58
BAB 3
DAMPAK GLOBALISASI DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT,
BERBANGSA, DAN BERNEGARA
................................................ 69
A. Pengertian dan Pentingnya Globalisasi bagi Indonesia ....... 70
B. Politik Luar Negeri dalam Hubungan Internasional
di Era Global
..................................................................... 75
C. Dampak Globalisasi Terhadap Kehidupan Bermasyarakat,
Berbangsa dan Bernegara
.................................................. 94
BAB 4
PRESTASI DIRI
........................................................................... 101
A. Prestasi Diri Bagi Keunggulan Bangsa
............................... 102
B. Hubungan Potensi Diri dan Prestasi Diri Untuk Berprestasi
Sesuai Kemampuan
.......................................................... 104
c. Peran Serta dalam Berbagai Aktivitas untuk Mewujudkan
Prestasi Diri Sesuai Kemampuan demi Keunggulan
Bangsa ............................................................................. 113
Daftar Pustaka ....................................................................... 131
Glosarium
............................................................................... 134
Indeks .................................................................................... 138
Bab - 1 Partisipasi Dalam Usaha Pembelaan Negara
1
vv
Peta Konsep
PARTISIPASI DALAM
USAHA PEMBELAAN NEGARA
Partisipasi dalam Usaha
Pembelaan Negara
Bentuk bentuk Usaha
Pembelaan Negara
Peran Serta dalam Usaha
Pembelaan Negara
Pentingnya Usaha
Pembelaan Negara
Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaanya pada tanggal 17 Agus-
tus 1945. Bangsa Indonesia bertekad bulat untuk membela, mempertahankan dan
menegakkan kemerdekaan, serta kedaulatan negara berdasarkan Pancasila dan
UUD 1945. Sebagai anak bangsa dan warga negara kalian perlu memiliki kemam-
puan partisipasi dalam usaha pembelaan negara. Kemampuan ini sangat pen-
ting agar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tercinta dapat melakukan
fungsinya yakni mewujudkan tujuan bernegara. Tujuan NKRI sangat mulia, yaitu:
melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan ber-
partisipasi dalam usaha pembelaan negara sesuai dengan kemampuan kalian ma-
sing–masing, berarti kalian telah melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga
negara. Partisipasi kalian ini dapat menunjang usaha NKRI dalam mewujudkan
tujuan bernegara dan menjaga kelangsungan hidupnya.
1
Bab
Kata Kunci :
Peran Serta, Usaha Pembelaan Negara, Bentuk –bentuk
Pembelaan Negara.
Pendidikan Kewarganegaraan SMP Kelas IX
2
Selanjutnya dengan mempelajari materi partisipasi
dalam upaya pembelaan negara ini, kalian diharapkan
mampu menjelaskan pentingnya usaha pembelaan negara,
mengidenti
fi
kasi bentuk-bentuk usaha pembelaan negara,
dan menampilkan peran serta dalam usaha pembelaan neg-
ara. Sedangkan bahan pelajaran yang dikembangkan dalam
menunjang kemampuan tersebut, dapat digambarkan pada
diagram atau peta konsep.
A. PENTINGNYA USAHA PEMBELAAN NEGARA
Pada bagian ini kalian diajak untuk mempelajari
pentingnya usaha pembelaan negara. Materi ini penting
dipahami agar setiap warga negara memiliki pemahaman,
kesadaran, dan kemauan berpartisipasi dalam usaha
pembelaan negara.
1. Pengertian Usaha Pembelaan Negara
Pernahkah kalian melihat atau meraba wujud
negara? Tentu kalian sulit melihat atau meraba wujud
negara, karena negara bersifat abstrak
(in abstracto)
.
Namun demikian, untuk mengetahui wujud negara dapat
kita telusuri dari unsur-unsur negara seperti penduduk,
wilayah, pemerintah, dan pengakuan. Unsur-unsur itulah
yang mesti kita bela.
Dalam UUD 1945 tidak dijelaskan pengertian usaha
pembelaan negara. Untuk mengetahui hal tersebut, dapat
dilihat dalam UU RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Per-
tahanan Negara. Istilah yang digunakan dalam undang-
undang tersebut bukan ”usaha pembelaan negara” tetapi
digunakan istilah lain yang mempunyai makna sama yaitu
”upaya bela negara”. Dalam penjelasan tersebut ditegas-
kan, bahwa upaya bela negara adalah sikap dan perilaku
warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan
hidup bangsa dan negara.
Bab - 1 Partisipasi Dalam Usaha Pembelaan Negara
3
Berdasarkan pengertian
upaya bela negara, apakah ka-
lian pernah ikut serta dalam
usaha pembelaan negara? Apa-
bila kalian pernah ikut serta
menjaga wilayah negara terma-
suk wilayah lingkungan seki-
tar dari gangguan atau ancaman
yang membahayakan kesela-
matan bangsa dan negara berarti
kalian sudah berpartisipasi dalam
usaha pembelaan negara. Sikap hormat terhadap bendera,
lagu kebangsaan, dan menolak campur tangan pihak
asing terhadap kedaulatan NKRI juga menunjukkan suatu
sikap dalam usaha pembelaan negara.
Dengan demikian pengertian usaha pembelaan
negara tidak terbatas memanggul senjata, tetapi meliputi
berbagai sikap dan tindakan untuk meningkatkan
kesejahteraan warga negara. Untuk meningkatkan
kesejahteraan warga negara, misalnya dengan usaha untuk
mewujudkan keamanan lingkungan, keamanan pangan,
keamanan energi, keamanan ekonomi. Misalnya, yang
telah dilakukan Elan Wukak Victor, dari Nusa Tenggara
Timur merupakan usaha pembelaan negara dalam bentuk
keamanan lingkungan, seperti tampak pada Gambar 1.
2. Usaha Pembelaan Negara Penting Dilakukan
Pernahkah kalian memiliki barang yang diganggu atau
akan diambil alih orang lain yang tidak berhak? Apakah
kalian berusaha membela atau mempertahankannya?
Pasti kalian mempertahankannya bukan? Setiap manusia
normal secara naluriah pasti akan selalu melindungi,
membela, dan mempertahankan apa yang dimiliki dari
ganguan orang lain. Lebih-lebih jika sesuatu itu sangat
disenangi, sangat penting, dan sangat berharga bagi
kalian.
Gambar 1
PAHLAWAN TANAH
TANDUS. Elan Wukak
Victor (63 tahun), dari
Nusa Tenggara Timur
berhasil mengubah
tanah tandus 21 ribu
hektar di Kecamatan
Loura, Sumba Barat,
Nusa Tenggara Timur,
menjadi hutan jati dan
lamtoro. Sumber :
TEMPO, 24 -30
Desember 2007
Pendidikan Kewarganegaraan SMP Kelas IX
4
Hal lain yang sangat penting bagi kehidupan kita
adalah negara. Pada dasarnya setiap orang membutuhkan
suatu organisasi yang disebut negara. Apa yang akan
terjadi jika tidak ada negara? Thomas Hobbes pernah
melukiskan kehidupan manusia sebelum adanya negara
yaitu ”manusia merupakan serigala bagi manusia
lainnya”
(Homo Homini Lupus)
dan ”perang manusia
lawan manusia”
(Bellum Omnium Contra Omnes)
. Dengan
demikian, jika tidak ada negara pasti tidak akan ada
ketertiban, keamanan, dan keadilan.
Supaya hidup tertib, aman, dan damai maka
diperlukan negara. Negara akan tegak berdiri jika
dipertahankan oleh setiap warga negaranya. Oleh karena
itu, membela negara sangat penting dilakukan oleh setiap
warga negaranya. Ada beberapa alasan mengapa usaha
pembelaan negara penting dilakukan oleh setiap warga
negara Indonesia, diantaranya yaitu:
a. untuk mempertahankan negara dari berbagai
ancaman;
b. untuk menjaga keutuhan wilayah negara;
c. merupakan panggilan sejarah;
d. merupakan kewajiban setiap warga negara.
Alasan-alasan pentingnya usaha pembelaan negara
tersebut dapat dihubungkan dengan pertama, teori fungsi
negara, kedua, unsur-unsur negara, ketiga, aspek sejarah
perjuangan bangsa (merupakan panggilan sejarah),
dan keempat, peraturan perundang-undangan tentang
kewajiban membela negara. Kaitan hal – hal tersebut
dapat disimak pada uraian berikut ini.
3. Fungsi Negara dalam Kaitannya dengan Pembelaan
Negara
Para ahli merumuskan fungsi negara secara berbeda-
beda. Perbedaan itu tergantung pada titik berat perhatian
latar belakang perumusan tujuan negara serta dipengaruhi
oleh pandangan atau ideologi yang dianut suatu negara
atau ahli tersebut. Seorang ahli bernama Miriam Budiardjo
menyatakan, bahwa setiap negara, apapun ideologinya,
menyelenggarakan beberapa fungsi minimum yaitu:
Bab - 1 Partisipasi Dalam Usaha Pembelaan Negara
5
a. Fungsi penertiban
(law and order)
. Untuk mencapai
tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan
dalam masyarakat, maka negara harus melaksanakan
penertiban atau bertindak sebagai stabilisator.
b. Fungsi kesejahteraan dan kemakmuran. Untuk
mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat di-
perlukan campur tangan dan peran aktif dari negara.
c. Fungsi Pertahanan, yaitu untuk menjaga kemung-
kinan serangan dari luar, sehingga negara harus
diperlengkapi dengan alat-alat pertahanan.
d. Fungsi keadilan, yang dilaksanakan melalui badan-
badan pengadilan.
Ke empat fungsi tersebut merupakan fungsi
minimum, yang berarti fungsi negara tersebut bisa
berkembang lebih luas sesuai dengan tujuan yang hendak
dicapai negara. Jadi fungsi negara tidak bisa dipisahkan
dari tujuan negara karena keduanya saling berkaitan,
sehingga para ahli seringkali menggandengkan tujuan
dengan fungsi negara.
Bagaimana keterkaitan fungsi negara dengan usaha
pembelaan negara? Pada dasarnya fungsi-fungsi negara
tersebut berkaitan dengan usaha pembelaan negara.
Salah satu fungsi negara yang sangat penting bagi jaminan
kelangsungan hidup negara adalah fungsi pertahanan
negara. Fungsi pertahanan negara dimaksudkan terutama
untuk menjaga dan mempertahankan negara dari segala
kemungkinan serangan dari luar. Oleh sebab itu harus
diperlengkapi dengan alat-alat pertahanan yaitu TNI
(Tentara Nasional Indonesia) dan perlengkapannya. TNI
terdiri atas TNI-AD, TNI-AU, dan TNI-AL.
Kerja Individual
Kalian baca Pembukaan UUD 1945 dan tulis kembali tujuan NKRI, kemudian
kemukakan pendapat kalian mengenai fungsi NKRI. Tugas ini bersifat individual,
hasilnya dipresentasikan di kelas.
Pendidikan Kewarganegaraan SMP Kelas IX
6
Perlengkapan TNI dikenal dengan sebutan
alat utama sistem senjata (Alutsista) seperti
tampak pada Gambar 2.
Fungsi pertahanan negara tidak bisa
dipisahkan dengan pembelaan terhadap
negara sebagaimana ditegaskan dalam UU RI
Nomor 3 tahun 2003 bahwa “setiap warga
negara berhak dan wajib ikut serta dalam
upaya bela negara yang diwujudkan dalam
penyelenggaraan pertahanan negara” (Pasal
9 ayat 1). Hal ini mengandung makna, bahwa
partisipasi warga negara dalam melaksanakan
fungsi pertahanan negara merupakan wujud
upaya pembelaan negara.
Selain fungsi pertahanan, fungsi lain yang
juga sangat penting dalam upaya pembelaan
negara adalah fungsi keamanan (ketertiban)
yaitu untuk mencegah bentrokan-bentrokan
dalam masyarakat. Untuk melaksanakan fungsi
keamanan tersebut di negara kita dibentuk
lembaga yang kita kenal dengan POLRI.
Berdasarkan uraian di atas, fungsi
negara yang sangat penting untuk memelihara
ketertiban dan menjamin kelangsungan hidup
Gambar 2
ALUTSISTA. Kenda-
raan Panser TNI-AD,
F 16 TNI-AU, Kapal
Cepat TNI AL Ke-
las Pandrong, KRI
Todak Sumber : PT.
Pindad, 2008, dan
www.tni.mil.id/
patriot/200606.
atau tetap tegaknya negara adalah fungsi pertahanan
dan ketertiban (keamanan). Untuk mewujudkan fungsi
pertahanan dan keamanan, selain negara harus memiliki
alat-alat pertahanan dan keamanan, juga diperlukan
keikutsertaan segenap warga negara dalam upaya
pertahanan dan keamanan negara.
Dengan demikian, keikutsertaan segenap warga
negara dalam melaksanakan fungsi pertahanan dan
keamanan negara berkaitan dengan upaya membela
negara.
Fungsi pertahanan dan keamanan negara merupakan
fungsi yang sangat penting dalam kehidupan negara dan
merupakan prasyarat bagi fungsi-fungsi lainnya. Hal itu
karena negara hanya dapat menjalankan fungsi-fungsi
Bab - 1 Partisipasi Dalam Usaha Pembelaan Negara
7
lainnya jika negara mampu mempertahankan diri dari
berbagai ancaman baik dari luar maupun dari dalam.
Pentingnya fungsi pertahanan dan keamanan dalam
kehidupan negara dapat diibaratkan pada kehidupan
pribadi sehari-hari kita. Apakah kalian bisa belajar dengan
tenang atau tidur dengan nyenyak apabila tidak mampu
menangkal dan mempertahankan diri dari gangguan atau
ancaman yang dihadapi? Jadi jika ingin belajar dengan
tenang, nyaman dan konsentrasi, maka diperlukan
kemampuan untuk menangkal berbagai gangguan dan
ancaman yang dihadapi.
Demikian pula dalam organisasi
negara, fungsi pertahanan dan ke-
amanan sangat penting karena negara
tidak akan dapat mensejahterakan
rakyat, meningkatkan kualitas pen-
didikan, menegakkan keadilan, dan
lain-lain jika tidak mampu memper-
tahankan diri terhadap ancaman baik
dari luar maupun dari dalam.
Hal ini mengandung arti bahwa untuk memperta-
hankan dan megamankan negara bukan hanya kewajiban
TNI dan POLRI, tetapi juga merupakan kewajiban setiap
warga negara Indonesia termasuk kalian sebagai siswa
yang sekaligus juga sebagai warga negara Indonesia.
Coba renungkan apa yang telah kalian lakukan untuk
mengamankan lingkungan sekolah atau tempat tinggal
kalian!
Mari Diskusi
Diskusikan dengan teman sebangku:
a. Mengapa TNI selalu bersiap siaga dengan senjata di tangan ?
b. Mengapa TNI memerangi setiap ancaman bersenjata ?
c. Mengapa Polisi selalu muncul ketika terjadi kerusuhan, tawuran antar pelajar/
kampung atau peristiwa-peristiwa lain yang meresahkan masyarakat?
Hasil diskusi tersebut kemudian presentasikan dalam diskusi kelas.
Gambar 3
Polisi siap men-
jalankan fungsi
keamanan. Sumber :
www.www.tnial.mil.id
Pendidikan Kewarganegaraan SMP Kelas IX
8
Sedangkan fungsi kesejahteraan
dan kemakmuran dijalankan oleh
pemerintah dalam bentuk pelayanan
dan perniagaan. Fungsi pelayanan
atau jasa yaitu seluruh aktivitas yang
mungkin tidak akan ada apabila tidak
diselenggarakan oleh negara, yang
meliputi antara lain pemeliharaan
fakir miskin, pembangunan jalan,
pembangunan jembatan, kesehatan,
pendidikan, dan program-program
pembangunan lainnya.
4. Unsur-Unsur Negara
Suatu organisasi dalam masyarakat baru dapat
dikatakan negara apabila telah memenuhi unsur-unsur
yang harus ada dalam suatu negara. Unsur-unsur apakah
yang harus dipenuhi untuk dapat disebut negara?
Menurut Konvensi Montevideo tahun 1933 yang
diselenggarakan oleh negara-negara Pan-Amerika di Kota
Montevideo, bahwa suatu negara harus mempunyai unsur-
unsur : a) penduduk yang tetap, b) wilayah tertentu, c)
pemerintah, dan d) kemampuan mengadakan hubungan
dengan negara lain. Sedangkan Oppenheim-Lauterpacht
berpandangan, bahwa unsur-unsur pembentuk (konstitutif)
negara adalah a) harus ada rakyat, b) harus daerah, dan
c) pemerintah yang berdaulat. Selain unsur tersebut
ada unsur lain yaitu adanya pengakuan oleh negara
lain (deklaratif). Berkaiatan dengan upaya pembelaan
negara, salah satu sasaran yang penting dan mesti dibela
oleh pemerintah dan setiap warga negara adalah wilayah
negara. Wilayah negara (teritorial) merupakan wadah, alat,
dan kondisi juang bagi berlangsungnya penyelenggaraan
upaya pembelaan negara.
Wilayah NKRI terbentang sangat luas dan terdiri
atas beribu-ribu pulau. Keberadaan pulau-pulau terluar
Indonesia yang berhadapan langsung dengan negara
tetangga seringkali menimbulkan kon
fl
ik perbatasan yang
mengganggu dan mengancam keutuhan wilayah negara
Gambar 4
Pertamina
merupakan BUMN
yang menjalankan
perniagaan yang
dilakukan negara,
untuk kesejahteraan
dan kemakmuran
seluruh warga negara
juga untuk keamanan
energi. Sumber :
don85.files.word
press.com
Bab - 1 Partisipasi Dalam Usaha Pembelaan Negara
9
kita. Seperti lepasnya Sipadan dan Ligitan dari wilayah
negara RI. Juga terjadinya kon
fl
ik perbatasan antara
negara kita dengan Malayasia di Blok Ambalat Kalimantan
Timur.
Mari Diskusi
Lakukan diskusi kelompok. Kelas dapat dibagi menjadi 3-5 kelompok atau lebih.
Masalah yang didiskusikan sebagai berikut :
a. Jika fungsi pertahanan negara (angkatan perang) tidak dikendalikan oleh
negara, kemungkinan yang akan terjadi adalah ...
Alasan ..................................................................................
b. Jika fungsi keamanan dan ketertiban (kepolisian) tidak dikendalikan oleh
negara, kemungkinan yang akan terjadi adalah ...
Alasan .................................................................................
c. Jika fungsi keadilan tidak dikendalikan oleh negara, kemungkinan yang akan
terjadi adalah ...
Alasan ...................................................................................
d. Jika fungsi kesejahteraan dan kemakmuran tidak dikendalikan oleh negara,
kemungkinan yang akan terjadi adalah ...
Alasan ...................................................................................
Kemudian kalian buat kesimpulan singkat tentang pentingnya pelaksanaan fungsi
essensial dikendalikan oleh negara dan presentasikan di kelas.
Dilihat dari posisinya, negara kita dikelilingi oleh dua
samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasi
fi
k,
dan juga diapit oleh dua benua besar yaitu Benua Asia
dan Benua Australia. Kondisi dan posisi seperti ini selain
membawa dampak positif juga membawa dampak negatif
bagi pertahanan dan keamanan negara kita.
Untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan
teritorial dan keutuhan wilayah negara, diperlukan alat
pertahanan dan keamanan negara didukung oleh peran
aktif dan loyalitas setiap warga negara. Karena pentingnya
keutuhan wilayah dan kedaulatan negara, maka UUD 1945
menegaskan, bahwa keikutsertaan setiap warga negara
dalam mempertahankan, mengamankan dan membela
negara merupakan hak dan sekaligus kewajiban.
Berdasarkan kasus-kasus dan posisi wilayah negara
kita seperti di atas, setiap warga negara mempunyai
kewajiban untuk menjaga keutuhan wilayah negara
sesuai dengan posisi dan kemampuannya masing-masing.
Pendidikan Kewarganegaraan SMP Kelas IX
10
Kalian sebagai siswa berkewajiban untuk ikut serta
menjaga keamanan lingkungan tempat tinggal dan sekolah
masing-masing dari berbagai ancaman dan gangguan yang
dihadapi.
Dalam kaitannya dengan konsep upaya pembelaan
negara, keempat unsur negara tersebut memiliki keter-
kaitan dan kedudukan yang sangat
penting. Unsur penduduk (dalam
arti warga negara) merupakan unsur
pendukung dalam penyelenggaraan
pertahanan dan keamanan negara.
Warga negara (dalam posisinya ma-
sing-masing) memiliki peranan pen-
ting dalam menjaga dan memper-
tahankan kedaulatan negara serta
keutuhan wilayah negara dari ber-
bagai ancaman yang datang dari
dalam maupun luar negeri.
Unsur pemerintah yang berdaulat memiliki po-
sisi sangat penting baik sebagai penentu kebijakan
maupun sebagai pelaksana kebijakan. Pemerintah meng-
kordinasikan kegiatan pertahanan dan keamanan negara
dalam upaya pembelaan terhadap negara. Pemerintah
yang dilengkapi TNI dan POLRI merupakan komponen uta-
Gambar 5
Negara Kesatuan
Republik Indone-
sia adalah sebuah
negara kepulauan
yang berciri Nusan-
tara dengan wilayah
yang batas-batas dan
hakhaknya ditetap-
kan dengan undang-
undang (Pasal 25A,
UUD 1945). Sumber :
www.lib.utexas.edu
Gambar 6
Partisipasi TNI dalam Pa-
sukan PBB (Perserikatan
Bangsa Bangsa).
Sumber: Dephan, 2003
Bab - 1 Partisipasi Dalam Usaha Pembelaan Negara
11
ma dalam pertahanan dan keamanan negara yang selalu
siap siaga menghalau setiap ancaman dari luar maupun
dari dalam negeri. Sedangkan unsur wilayah merupakan
merupakan wadah, alat, dan kondisi juang bagi berlang-
sungnya penyelenggaraan upaya pembelaan negara. Ke-
terlibatan Indonesia secara aktif dalam menjamin sta-
bilitas dan perdamaian dunia telah ditunjukkan melalui
pengiriman pasukan perdamaian ke sejumlah negara
yang dilanda kon
fl
ik. Keterlibatan TNI dalam pasukan
PBB telah dimulai sejak tahun 1957 dengan mengirimkan
Kontingen Garuda (KONGA-I) ke Mesir dengan kekuatan
559 pasukan.
5. Sejarah Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan
Dilihat dari aspek sejarah perjuangan bangsa,
masyarakat Indonesia telah membuktikan dirinya yang
selalu berpartisipasi dan manunggal dengan aparat per-
tahanan dan keamanan dalam membela dan memperta-
hankan kemerdekaan Indonesia. Pembinaan rasa kebang-
saan itu telah dirintis sejak kebangkitan nasional tahun
1908 yang kemudian dipertegas pada tahun 1928 dengan
lahirnya Sumpah Pemuda, dan akhirnya diproklamasi-
kan kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus
1945.
Partisipasi warganegara da-lam pembelaan negara
dapat dilihat dengan dibentuknya berbagai organisasi
rakyat untuk pembelaan negara seperti kelaskaran,
barisan cadangan, pasukan gerilya desa (pager desa),
mobilisasi pelajar (mobpel), organisasi keamanan desa
(OKD), organisasi perlawanan rakyat (OPR), dan pem-
bentukan Hansip, Wanra, dan Kamra. Hal ini menun-
jukkan, bahwa keikutsertaan segenap warga nega-
ra dalam pembelaan negara merupakan panggilan
sejarah yang wajib dilakukan oleh kita semua sebagai
generasi penerus bangsa, sebagai pemilik negara, dan
sebagai bagian dari negara. Camkan ucapan almarhum
Presiden John F. Kennedy yang masih terdengar di mu-
seum–museum Amerika disamping.
”JANGAN
TANYA APA
YANG TANAH
AIRMU DAPAT
MEMBERI
KEPADAMU,
TETAPI
TANYAKANLAH
APA YANG
KAMU DAPAT
BERIKAN KE-
PADA TANAH
AIRMU”
(”Ask not what
your country can
do for you. But
ask what you
can do for your
country”)
Pendidikan Kewarganegaraan SMP Kelas IX
12
Sudah semestinya agar setiap warga negara dapat
memberikan pengabdiannya kepada negara dalam mewu-
judkan ketahanan nasional, perlu diwujudkan kesejahte-
raan atau kemakmuran yang relatif merata. Relatif merata
artinya warga yang kaya dapat mempertahankan atau me-
ningkatkan kemakmuran yang telah dicapai. Sedangkan
yang miskin dapat menaikan taraf kehidupannya menjadi
lebih sejahtera. Dengan demikian tidak terjadi kesenjan-
gan yang tajam yaitu si kaya semakin kaya dan si miskin
semakin miskin. Pada sisi lain, keamanan dan stabilitas
juga sangat penting. Oleh karena itu, baik warga negara
maupun pemerintah harus bersama – sama dan saling
menunjang dalam upaya mewujudkan kesejahteraan, ke-
amanan dan stabilitas sehingga ketahanan nasional dapat
diwujudkan. Dalam hal ini tokoh nasional Ruslan Abdul
Gani (1979) menyatakan
“ Tidak akan terjadi stabilitas
tanpa ada kemakmuran, dan tidak akan terjadi ke-
makmuran tanpa keamanan”
. Oleh karena itu menurut
Kusnanto Anggoro (2003) ketahanan nasional tidak hanya
terbatas pada keamanan dalam arti militer, tetapi juga ke-
amanan lingkungan, keamanan pangan, keamanan energi,
dan keamanan ekonomi. Para petani dan nelayan meru-
pakan pahlawan karena kerja keras mereka memberikan
sumbangan yang besar bagi keamanan pangan nasional.
Meskipun kita ketahui bersama kesejahteraan mereka
masih memprihatinkan, tetapi semangat pengabdiannya
Mari Diskusi
Lakukan diskusi dengan teman sebangku dan presentasikan di kelas mengenai :
a. Bagaimana komentar kalian terhadap ucapan
John F. Kennedy
tersebut di
atas, apakah masih relevan dengan keadaan sekarang?
b. Kemukakan contoh-contoh sikap atau perbuatan yang mengutamakan
kepentingan negara, contoh yang mengutamakan kepentingan pribadi/ golongan
kemudian tuliskan dalam tabel di bawah ini.
Contoh perbuatan yang
mengutamakan kepentingan negara
Contoh perbuatan yang
mengutamakan kepentingan
pribadi/ golongan
1). ....................................
2). ....................................
3). ....................................
dst.
1). .......................................
2). .......................................
3). .......................................
dst.
Sudahkah kamu
melakukan
sesuatu perbuatan
yang menunjang
pembangunan
Indonesia?
Inkuiri Nilai
Bab - 1 Partisipasi Dalam Usaha Pembelaan Negara
13
untuk kemakmuran bangsa sangat besar. Pelaksanaan
sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam
Pancasila merupakan jaminan terwujudnya peningkatkan
sejahteraan umum yang merupakan faktor penting bagi
ketahan nasional.
Negara Indonesia yang diproklamasikan tanggal
17 Agustus 1945 bertekad bulat untuk membela,
mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan, serta
kedaulatan negara dan bangsa berdasarkan Pancasila dan
UUD 1945. Tekad tersebut kemudian dinyatakan dengan
tegas dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 bahwa
“negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah
darah Indonesia. Kata-kata “segenap bangsa” dapat
diartikan seluruh warga negara Indonesia yang meliputi
rakyat dan pemerintah. Sedangkan “tumpah darah
Indonesia” dapat dimaknai sebagai tanah air (wilayah)
Indonesia.
6. Landasan Hukum tentang Kewajiban Membela
Negara
Dilihat dari perundang-undangan, kewajiban
membela negara dapat ditelusuri dari ketentuan dalam
UUD l945 dan undang-undang nomor 3 tahun 2002
tentang Pertahanan Negara. Dalam UUD 1945 Pasal 30 ayat
(1) ditegaskan bahwa “ tiap-tiap warga negara berhak dan
wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan
negara”. Sedangkan dalam Pasal 30 ayat (2) disebutkan
bahwa “usaha pertahanan dan keamanan negara
dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan
rakyat semesta oleh TNI dan POLRI sebagai kekuatan
utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”.
Berdasarkan UUD 1945 Pasal 30 ayat (1) dan (2)
tersebut, ada beberapa hal yang mesti kita pahami yaitu
1) keikutsertaan warga negara dalam pertahanan dan
keamanan negara merupakan
hak
dan
kewajiban
; 2)
pertahanan dan keamanan negara menggunakan sistem
pertahanan dan keamanan rakyat semesta; 3) kekuatan
utama dalam sistem pertahanan adalah TNI, sedangkan
dalam sistem keamanan adalah POLRI; 4) kedudukan
Pendidikan Kewarganegaraan SMP Kelas IX
14
rakyat dalam pertahanan dan keamanan sebagai kekuatan
pendukung. Ketentuan hak dan kewajiban warga negara
dalam usaha pembelaan negara dan sebagai kekuatan
pendukung dapat dilihat pada gambar 7.
Konsep yang diatur dalam Pasal 30 tersebut adalah
konsep pertahanan dan kemanan negara. Sedangkan
konsep bela negara diatur dalam UUD 1945 Pasal 27
ayat (3) bahwa “ Setiap warga negara berhak dan wajib
ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Ikut serta
pembelaan negara tersebut diwujudkan dalam kegiatan
penyelenggaraan pertahanan negara, sebagaimana
ditegaskan dalam UURI Nomor 3 tahun 2002 , Pasal 9
ayat (1) bahwa “ Setiap warga negara berhak dan wajib
ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan
dalam penyelenggaraan pertahanan negara”. Kemudian
dalam UU RI Nomor 3 tahun 2002 bagian menimbang
huruf (c) ditegaskan antara lain ”dalam penyelenggaraan
Pertahanan dan Keamanan Negara
sebagai alat
negara bertugas
mempertahankan,
melindungi,
dan memelihara
keutuhan dan
kedaulatan negara
[Pasal 30 (3)**]
sebagai alat
negara yang
menjaga keaman-
an dan ketertiban
masyarakat ber-
tugas melindungi,
mengayomi, me-
layani masyara-
kat, serta me
negakkan hukum
[Pasal 30 (4)**]
Su
sunan dan kedudukan TNI, POLRI,
hubungan kewenangan TNI dan POLRI,
syarat-syarat keikutsertaan warga
negara dalam usaha pertahanan dan
keamanan negara, serta hal-hal
yang
terkait dengan pertahanan dan ke-
amanan
diatur dengan undang-undang
[Pasal 30 (5)**]
Tiap-tiap warga
negara berhak dan
wajib ikut serta
dalam usaha per-
tahanan dan ke-
amanan negara
[Pasal 30 (1)**]
Usaha pertahanan
dan keamanan
negara
dilaksanakan
melalui
sishankamrata
oleh TNI dan POLRI
sebagai kekuatan
utama, dan rakyat
sebagai kekuatan
pendukung
[Pasal 30 (2)**]
Gambar 7
Bagan Hak –Kewa-
jiban Warga Negara
dalam Pertahanan
dan Keamanan
Negara. Sumber :
Diolah kembali dari
Sosialisasi Keputu-
san dan Ketetapan
MPR dan Hasil
Amandemen UUD
1945 oleh MPR RI.
Bab - 1 Partisipasi Dalam Usaha Pembelaan Negara
15
pertahanan negara setiap warga negara mempunyai hak
dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan
negara...”.
Pertahanan negara adalah segala usaha untuk
memepertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan
segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap
keutuhan bangsa dan negara (Pasal 1 ayat (1) UU
Nomor 3 tahun 2002). Dengan demikian, jelaslah bahwa
keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara
diwujudkan dalam keikutsertaannya pada segala usaha
untuk memepertahankan kedaulatan negara, keutuhan
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan
terhadap keutuhan bangsa dan negara.
Kata “wajib” yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 27
ayat (3) dan UURI Nomor 3 tahun 2002 Pasal 9 ayat (1)
mengandung makna, bahwa setiap warga negara, dalam
keadaan tertentu dapat dipaksakan oleh negara untuk
ikut serta dalam pembelaan negara. Namun demikian,
di negara kita sampai saat ini belum ada keharusan
untuk mengikuti wajib militer (secara masal) bagi segenap
warga negara Indonesia seperti diberlakukan di beberapa
negara lain. Sekalipun demikian, adakalanya orang-orang
yang memiliki keahlian tertentu (biasanya sarjana) yang
dibutuhkan negara dapat diminta oleh negara untuk
mengikuti tes seleksi penerimaan anggota TNI sekalipun
orang tersebut tidak pernah mendaftarkan diri.
B. BENTUK BENTUK USAHA PEMBELAAN NEGARA
Seperti telah dikemukakan pada bagian di atas,
bahwa usaha pembelaan negara sangat penting untuk
menjamin kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI
dan berbagai ancaman terhadap bangsa. Oleh karena itu
setiap warga negara perlu memahami berbagai bentuk
usaha pembelaan negara dalam rangka melaksanakan
peran serta dalam usaha pembelaan negara.
Pendidikan Kewarganegaraan SMP Kelas IX
16
1. Bentuk Penyelenggaraan Usaha Pembelaan Negara
Persoalan kita sekarang adalah bagaimana wujud
penyelenggaraan keikutsertaan warga negara dalam
usaha pembelaan negara? Menurut Pasal 9 ayat (2)
UURI Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara,
keikutsertaan warga negara dalam usaha pembelaan
negara diselenggarakan melalui:
a. Pendidikan kewarganegaraan;
b. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib;
c. Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indone-
sia secara suka rela atau secara wajib; dan
d. Pengabdian sesuai dengan profesi.
Berdasarkan ketentuan tersebut, siswa yang
mengikuti mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
di sekolah dapat dikatakan telah ikut serta dalam upaya
pembelaan negara.
Salah satu materi/bahan kajian yang wajib dimuat
dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah serta
pendidikan tinggi adalah Pendidikan Kewarganegaraan
(Pasal 37 ayat (1) dan (2) UURI Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional). Persoalan yang
hendak kita telusuri adalah mengapa usaha pembelaan
negara dapat diselenggarakan melalui pendidikan
kewaganegaraan?
Dalam penjelasan Pasal 37 ayat (1) UURI Nomor 3
Tahun 2003 dijelaskan, bahwa pendidikan kewarganegaraan
dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi
manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah
air. Dari uraian di atas, jelaslah bahwa pembentukan rasa
kebangsaan dan cinta tanah air peserta didik dapat dibina
melalui pendidikan kewarganegaraan.
Konsep rasa kebangsaan dan cinta tanah air sangat
berkaitan dengan makna upaya bela negara. Perhatikan
kalimat “...dijiwai oleh kecintaannya kepada negara
kesatuan RI ...” pada de
fi
nisi upaya bela negara yang
telah diungkapkan di atas. Kalimat kecintaan kepada
negara kesatuan RI merupakan realisasi dari konsep
Bab - 1 Partisipasi Dalam Usaha Pembelaan Negara
17
nasionalisme (rasa kebangsaan) dan cinta tanah air
(patriotisme). Sedangkan kecintaan kepada tanah air
dan kesadaran berbangsa merupakan ciri kesadaran
dalam bela negara. Konsep bela negara adalah konsepsi
moral yang diimplementasikan dalam sikap, perilaku dan
tindakan warga negara yang dilandasi oleh cinta tanah air,
kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan kepada
Pancasila sebagai ideologi negara, dan kerelaan berkorban
untuk bangsa dan negara Indonesia. Dengan demikian,
dalam kaitannya dengan bela negara, pendidikan
kewarganegaraan merupakan wahana untuk membina
kesadaran peserta didik ikut serta dalam pembelaan
negara.
Dengan demikian, pembinaan kesadaran bela negara
melalui pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan
untuk membina dan meningkatkan usaha pertahanan
negara. Pendidikan kewarganegaraan mendapat tugas
untuk menanamkan komitmen kebangsaan, termasuk
mengembangkan nilai dan perilaku demokratis dan
bertanggung jawab sebagai warga negara Indonesia.
Selain TNI, salah satu komponen warga negara
yang mendapat pelatihan dasar militer adalah unsur
mahasiswa yang tersusun dalam organisasi Resimen
Mahasiswa (Menwa) atau UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa)
Bela Negara. Memasuki organisasi resimen mahasiswa
merupakan hak bagi setiap mahasiswa, namun setelah
memasuki organisasi tersebut mereka harus mengikuti
latihan dasar kemiliteran. Misalnya, sampai tahun 2003
jumlah resimen Mahasiswa sekitar 25.000 orang dan
alumni resimen mahasiswa sekitar 62.000 orang. Anggota
resimen mahasiswa tersebut merupakan komponen
bangsa yang telah memiliki pemahaman dasar-dasar
kemiliteran dan bisa didayagunakan dalam kegiatan
pembelaan terhadap negara. Disamping mahasiswa, para
pemudapun dapat melakukan kegiatan latihan dasar bela
negara, seperti yang dilakukan BPK (Barisan Pemuda
Kutai).
Pendidikan Kewarganegaraan SMP Kelas IX
18
2. Pengabdian sebagai Prajurit TNI
Sejalan dengan tuntutan reformasi, maka dewasa
ini telah terjadi perubahan paradigma dalam sistem
ketatanegaraan khususnya yang menyangkut pemisahan
peran dan fungsi TNI (TNI-AD, TNI-AU, TNI-AL) dan
POLRI. POLRI merupakan alat negara yang berperan
dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
menegakan hukum, serta memberikan terpeliharanya
keamanan dalam negeri. Sedangkan TNI berperan sebagai
alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dengan demikian, POLRI berperan dalam bidang keamanan
negara, sedangkan TNI berperan dalam bidang pertahanan
negara. Dalam usaha pembelaan negara, peranan TNI
sebagai alat pertahanan negara sangat penting dan
strategis karena TNI memiliki tugas untuk :
a. mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan
wilayah;
b. melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa;
c. melaksanakan operasi militer selain perang;
d. ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan per-
damaian regional dan internasional (Pasal 10 ayat (3)
UURI Nomor 3 Tahun 2002).
Berdasarkan uraian tersebut jelaslah, bahwa
TNI merupakan komponen utama dalam pertahanan
negara. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk
mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan
segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap
keutuhan bangsa dan negara (Pasal 1 ayat (1) UU RI
Nomor 3 Tahun 2002).
POLRI
TNI -AL
TNI -AU
TNI -AD
Mari Diskusi
Berdasarkan uraian sebelumnya, diskusikan hal-hal berikut. Melalui apa saja
pembinaan kesadaran bela negara ditanamkan kepada siswa dan mahasiswa?
Mengapa demikian? Dan apakah kesadaran bela negara kalian dapat tumbuh melalui
pendidikan kewarganegaraan?
Bab - 1 Partisipasi Dalam Usaha Pembelaan Negara
19
Sedangkan ancaman adalah
setiap usaha dan kegiatan baik dari
dalam negeri maupun luar negeri yang
dinilai membahayakan kedaulatan
negara, keutuhan wilayah negara, dan
keselamatan segenap bangsa. Gambar
9 merupakan salah satu bukti upaya
bela negara yang dilakukan TNI dalam
menghadapi berbagai ancaman.
Jika demikian, apakah hanya TNI yang memiliki
tugas menghadapi berbagai ancaman? Hal ini tergantung
pada jenis ancaman yang dihadapi. Jika jenis ancaman
yang dihadapi berbentuk ancaman militer, maka Tentara
Nasional Indonesia ditempatkan sebagai komponen
utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan
komponen pendukung. Sedangkan apabila yang dihadapi
ancaman non-militer, maka unsur utamanya adalah
lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sesuai
dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan
didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.
Ancaman militer adalah ancaman
yang menggunakan kekuatan bersenjata
yang terorganisasi dan dinilai mempu-
nyai kemampuan yang membahayakan
kedaulatan negara, keutuhan wilayah
negara, serta keselamatan segenap
bangsa. Sedangkan ancaman non-militer
adalah ancaman yang tidak menggunak-
an kekuatan senjata tetapi jika dibiarkan
akan membahayakan kedaulatan negara,
keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap
bangsa.
Menurut penjelasan UURI Nomor 3 Tahun 2002,
ancaman militer dapat berbentuk antara lain:
a. agresi berupa penggunaan kekuatan bersenjata oleh
negara lain terhadap kedaulatan negara, keutuhan
wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa;
b. pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara
lain, baik menggunakan kapal maupun pesawat non
komersial;
Gambar 8
Para anggota Laskar
Barisan Pemuda Kutai
saat melakukan
latihan
fi
sik dibawah
instruktur dari Kodim
0906/TGR. Sumber:
KutaiKartanegara.com
Gambar 9
TNI Rampungkan Lat-
gab Pasukan Khusus,
200 personel Detase-
men Bravo Pasukan
Khas (Den Bravo
Paskhas, TNI AU),
Detasemen Jala Meng-
kara (Den Jaka, Marinir
TNI AL) dan Komando
Pasukan Khusus (Ko-
passus) TNI-AD, di
Batam. Sumber:http://
alutsista.blogspot.com
Pendidikan Kewarganegaraan SMP Kelas IX
20
c. spionase yang dilakukan oleh negara lain untuk men-
cari dan mendapatkan rahasia militer;
d. sabotase untuk merusak instalasi penting militer dan
objek vital nasional yang membayakan keselamatan
bangsa;
e. aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh jaringan
terorisme internasional atau bekerja sama dengan
teorisme dalam negeri;
f. pemberontakan bersenjata;
g. perang saudara yang terjadi antara kelompok masyara-
kat bersenjata dengan kelompok masyarakat bersenjata
lainnya.
Jelas di sini, bahwa penanggulangannya diutamakan
secara militer, apabila langkah-langkah diplomasi mene-
mui jalan buntu.
Contoh potensi ancaman militer,
misalnya pernah dicontohkan oleh mantan
Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI
Ryamizard Ryacudu antara lain mengatakan,
Indonesia harus mewaspadai berbagai
potensi ancaman dari beberapa negara
tetangga. Beberapa negara, seperti Malaysia,
Singapura, Australia dapat menganggu
keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI). Lepasnya Sipadan-
Ligitan, dan perseteruan di Blok Ambalat, merupakan
contoh betapa Malaysia dapat menjadi ancaman serius
bagi keutuhan NKRI. Dari sisi Singapura, permasalahan
batas negara yang belum jelas dapat membuat Negeri
Singa itu memperluas wilayahnya ke Indonesia terkait
kepentingannya dalam pengamanan di Selat Malaka.
Belum lagi Singapura selama ini merupakan tempat
yang empuk untuk pencucian uang. Adapun Australia,
hingga saat ini terus melakukan pembangunan kekuatan
yang mengarah ke utara, terhadap lepasnya Timor Timur
dari Indonesia dan pemberlakuan kebijakan sepihak
(pre-emptive) konsep Penentuan Wilayah Laut Australia
(Australian Maritime Indenti
fi
cation Zone atau AMIZ),
memperkuat adanya ancaman militer terhadap Indonesia.
Gambar 10
Operasi KRI Karel Sat-
suit Tubun di Wilayah
perairan Ambalat, Ka-
limantan Timur. Klaim
Malaysia atas Blok
Ambalat, sempat me-
nimbulkan kon
fl
ik per-
batasan dengan mili-
ter Malaysia, karena
merupakan ancaman
terhadap keutuhan
wilayah NKRI. Sumber
: TEMPO, eidisi khu-
sus kilas balik 2005.
Bab - 1 Partisipasi Dalam Usaha Pembelaan Negara
21
Kemudian dalam Departemen
Pertahanan (2003) diungkapkan, bahwa
Tentara Nasional Indonesia merupakan
salah satu kekuatan nasional negara
(Instrument of national power)
, disiapkan
untuk menghadapi ancaman yang
berbentuk kekuatan militer. Dalam
tugasnya, TNI melaksanakan Operasi
Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer
Selain Perang (OMSP). OMP adalah
operasi militer dalam menghadapi kekuatan militer negara
lawan, baik berupa invasi, agresi, maupun in
fi
ltrasi.
Sedangkan OMSP adalah operasi militer yang dilaksanakan
bukan dalam rangka perang dengan negara lain, tetapi
untuk tugas-tugas lain seperti melawan pemberontakan
bersenjata gerakan separatis, tugas mengatasi kejahatan
lintas negara, tugas bantuan, tugas kemanusiaan, dan
tugas perdamaian.
Hal ini berberda jika ancaman yang dihadapi
bersifat non-militer (non tradisional) seperti perdagangan
narkotik dan obat terlarang lainnya. Dalam ancaman
jenis ini segenap warga negara memiliki peranan penting
untuk menunaikan kewajiban dalam pembelaan negara
sesuai kedudukan dan profesinya masing-masing.
Misalnya seorang siswa atau guru dan warga negara
lainnya berkewajiban untuk melaporkan perdagangan
narkotik dan obat terlarang lainnya jika dia mengetahui
hal tersebut. Sedangkan polisi berkewajiban untuk
melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap
pelaku kasus tersebut. Demikian pula jaksa dan hakim
masing-masing berkewajiban melakukan proses peradilan
terhadap pelaku kasus itu. Sedangkan TNI dalam hal ini
tidak memiliki kewenangan untuk turut serta menangani
permasalahan tersebut.
Dephan memperkirakan ancaman dan gangguan
terhadap kepentingan pertahanan negara Indonesia di
masa datang, meliputi :
a. Terorisme internasional yang memiliki jaringan lintas
negara dan timbul di dalam negeri.
b. Gerakan separatis yang berusaha memisahkan diri dari
Gambar 11
Partisipasi TNI dalam
melakukan tugas
bantuan dan tugas
kemanusiaanan/
selain perang. Sum-
ber : Dephan,2003
Pendidikan Kewarganegaraan SMP Kelas IX
22
Negara Kesatuan Republik Indonesia terutama gerakan
separatis bersenjata yang mengancam kedaulatan dan
keutuhan wilayah Indonesia.
c. Aksi radikalisme yang berlatar belakang primordial
etnis, ras dan agama serta ideologi di luar Pancasila,
baik berdiri sendiri maupun memiliki keterkaitan
dengan kekuatan-kekuatan di luar negeri.
d. Kon
fl
ik komunal, kendatipun bersumber pada ma-
salah sosial ekonomi, namun dapat berkembang men-
jadi kon
fl
ik antar suku, agama maupun ras/keturunan
dalam skala yang luas.
e. Kejahatan lintas negara, seperti penyelundupan ba-
rang, senjata, amunisi dan bahan peledak, penyelun-
dupan manusia, narkoba, dan bentuk-bentuk kejahat-
an terorganisasi lainnya.
f. Kegiatan imigrasi gelap yang menjadikan Indonesia se-
bagai tujuan maupun batu loncatan ke negara lain.
Gambar 12
Berbagai masalah
di perbatasan
membuat TNI akan
memprioritaskan
pengadaan
persenjataan
menghadapi
ancaman di wilayah
perbatasan. Sumber :
i223.photobucket.com
g. Gangguan keamanan laut seperti pem-
bajakan/perompakan, penangkapan ikan
secara ilegal, pencemaran dan perusakan
ekosistem.
h. Gangguan keamanan udara seperti pemba-
jakan udara, pelanggaran wilayah udara,
dan terorisme melalui sarana transportasi
udara.
i. Perusakan lingkungan seperti pemba-
karan hutan, perambahan hutan ilegal,
pembuangan limbah bahan beracun dan berbahaya.
j. Bencana alam dan dampaknya terhadap keselamatan
bangsa.
3. Pengabdian Sesuai dengan Profesi
Yang dimaksud pengabdian sesuai profesi adalah
pengabdian warga negara yang mempunyai profesi
tertentu untuk kepentingan pertahanan negara termasuk
dalam menanggulangi dan/atau memperkecil akibat
yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam, atau
bencana lainnya (penjelasan UURI Nomor 3 Tahun 2002).
Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diidenti
fi
kasi
Bab - 1 Partisipasi Dalam Usaha Pembelaan Negara
23
beberapa profesi tersebut terutama yang
berkaitan dengan kegiatan menanggulangi
dan/atau memperkecil akibat perang,
bencana alam atau bencana lainnya yaitu
antara lain petugas PMI, para medis, tim
SAR, POLRI, dan petugas bantuan sosial.
Disamping itu kita juga mengenal
LINMAS (Perlindungan Masyarakat). Lin-
mas merupakan organisasi perlindungan
masyarakat secara suka-rela, yang ber-
fungsi menanggulangi akibat bencana
perang, bencana alam atau bencana lainnya
maupun memper-kecil akibat malapetaka
yang menimbulkan kerugian jiwa dan
harta benda. Keanggotaan perlindungan
masyarakat (Linmas) tersebut me-rupakan
salah satu wujud penyeleng-garaan upaya
bela negara.
Dengan demikian, warga negara yang berprofesi
para medis, tim SAR, PMI, POLRI, petugas bantuan sosial,
dan Linmas memiliki hak dan kewajiban ikut serta dalam
upaya bela negara sesuai dengan tugas keprofesiannya
masing-masing. Kelompok masyarakat yang mempunyai
profesi seperti itu seringkali berpartisipasi dalam
menanggulangi dan membantu masyarakat yang terkena
musibah bencana alam yang sering terjadi di wilayah
negara kita.
Berdasarkan uraian di atas jelaslah, bahwa setiap
warga negara sesuai dengan kedudukan dan perannya
masing-masing memiliki hak dan kewajiban untuk
membela negara. Siswa dan mahasiswa ikut serta
membela negara melalui pendidikan kewarganegaraan;
anggota resimen mahasiswa melalui pelatihan dasar
kemiliteran; TNI dalam menanggulangi ancaman militer
dan non-militer tertentu; POLRI termasuk warga sipil
lainnya dalam menangulangi ancaman non- militer;
dan kelompok profesi tertentu dapat ikut serta membela
negara sesuai dengan profesinya masing-masing. Untuk
mengatasi ancaman non-militer perlu adanya keamanan
atau ketahanan lingkungan, energi, pangan, dan ekonomi,
Gambar 13
Tim SAR Jateng dan
sejumlah warga Beru-
paya mengevakuasi
keluarga korban ban-
jir sungai Bengawan
Solo yang menggengai
21 desa Kecamatan
Cepu, Kabupaten
Blora, Jawa Tengah.
Sumber : Kompas, 12
Maret 2008.
Pendidikan Kewarganegaraan SMP Kelas IX
24
maka pengabdian bela negara melalui profesi terbuka
sangat luas. Misalnya, para petani dan nelayan melakukan
upaya bela negara melalui pengabdiannya terutama untuk
keamanan pangan. UKM (Usaha Kecil Menengah) dan para
pengusaha besar melakukan upaya bela negara melalui
pengabdiannya terutama untuk keamanan ekonomi.
Kemudian para warga negara yang bergelut bidang energi
melakukan pengabdian untuk keamanan energi. Begitu
pula yang menekuni bidang lingkungan melakukan
pengabdiannya untuk keamanan lingkungan. Ketika
semua warga negara mengabdikan diri sesuai dengan
profesi dalam usaha pembelaan negara, maka tentu saja
akan meningkatkan ketahanan nasional kita.
C. PERAN SERTA DALAM USAHA PEMBELAAN NEGARA
1. Contoh Tindakan Usaha Pembelaan Negara
Keikutsertaan setiap warga negara dalam usaha
pembelaan negara bukan hanya merupakan hak tetapi
juga kewajiban yang harus dipenuhi. Tingkatan kewajiban
tersebut bervariasi sesuai dengan kedudukan dan tugas
masing-masing. Uraian berikut akan disajikan contoh-
contoh tindakan upaya membela negara dari masing-
masing komponen bangsa.
Upaya membela negara yang paling nampak
diperankan oleh TNI sejak perang kemerdekaan sampai
Gambar 14
Petani menampi gabah yang baru saja di panen di tepi jalan Ciwastra-Kota Bandung Jawa
Barat, dan Nelayan Pantai Sadeng – Gunung Kidul DIY. Petani dan Nelayan di seluruh Nu-
santara mereka mengabdi terutama untuk keamanan pangan nasional. Sumber : Kompas,
31/3; 3/4 -2008.
Bab - 1 Partisipasi Dalam Usaha Pembelaan Negara
25
masa reformasi saat ini. Contoh-contoh tindakan upaya
membela negara yang dilakukan TNI antara lain menghadapi
ancaman agresi Belanda, menghadapi ancaman gerakan
federalis dan separatis APRA, RMS, PRRI/PERMESTA,
Papua merdeka, separatis Aceh (GSA), melawan PKI, dan
DI/TII. Demikian pula POLRI telah melakukan upaya
membela negara terutama yang berkaitan dengan ancaman
yang menggangu keamanan dan ketertiban masyarakat
seperti kerusuhan, penyalahgunaan narkotika, kon
fl
ik
komunal, dan sebagainya. Hal-hal tersebut jika dibiarkan
akan menggangu keselamatan bangsa dan negara.
Sekarang mari kita kaji contoh-contoh tindakan yang
menunjukkan upaya membela negara yang dilakukan
warga negara selain TNI dan POLRI. Dilihat dari aspek
historis perjuangan bangsa kita, terdapat beberapa
contoh tindakan usaha pembelaan negara yang dilakukan
komponen rakyat diantaranya:
a. Kelaskaran yang kemudian dikembangkan menjadi
barisan cadangan pada periode perang kemerdekaan
ke-I
b. Pada periode perang kemerdekaan ke-II ada organisasi
Pasukan Gerilya Desa (Pager Desa) termasuk mobilisa-
si pelajar (Mobpel) sebagai bentuk perkembangan dari
barisan cadangan;
c. Pada tahun 1958 – 1960 muncul oganisasi Keamanan
Desa (OKD) dan Organisasi Perlawanan Rakyat (OPR)
yang merupakan bentuk kelanjutan Pager Desa;
d. Pada tahun 1961 dibentuk Pertahanan sipil, perlawa-
nan rakyat, Keamanan rakyat sebagai bentuk penyem-
purnaan dari OKD/ OPR
e. Perwira Cadangan yang dibentuk sejak tahun 1963.
f. Kemudian berdasarkan UURI Nomor 20 Tahun 1982
tentang Ketentuan–ketentuan Pokok Pertahanan
Keamanan Negara Republik Indonesia (telah diganti
dengan UURI Nomor 3 Tahun 2002) ada organisasi
yang disebut Rakyat Terlatih dan anggota Perlindun-
gan Masyarakat (LINMAS).
Pendidikan Kewarganegaraan SMP Kelas IX
26
Selain itu, terdapat pula tindakan upaya membela
negara yang dilakukan secara berencana melalui
organisasi profesi, seperti antara lain Tim SAR untuk
mencari dan menolong korban bencara alam, PMI, dan
para medis. Demikian pula menteri luar negeri dan
utusannya yang memperjuangkan kasus Sipadan dan
Ligitan merupakan contoh tindakan membela negara
(keutuhan dan kedaulatan negara). Silahkan kalian baca
kronologis ”Lepasnya Pulau Sipandan dan Ligitan dari
NKRI” .
LEPASNYA PULAU SIPADAN
DAN LIGITAN DARI NKRI
Pulau Sipadan dan Ligitan merupakan pulau kecil
yang luasnya 23 hektar. Pulau Ligitan terdiri dari semak
belukar dan pohon. Sementara itu, Sipadan merupakan
pucuk gunung merapi di bawah permukaan laut dengan
ketinggian sekitar 700 meter. Sampai 1980-an, dua pulau
ini tak berpenghuni.
Bagi Indonesia dan Malaysia, dua pulau ini punya
arti penting, yakni batas tegas antardua negara. Sengketa
pemilik Sipadan dan Ligitan sebenarnya sudah terjadi
sejak masa kolonial antara pemerintah Hindia Belanda
dan Inggris. Pulau Sipadan pernah dimasukkan dalam
Peraturan tentang Perlindungan Penyu
(Turtle Preservation
Ordinance)
oleh pemerintah Inggris pada 1917. Keputusan
ini ditentang pemerintah Hindia Belanda yang merasa
memiliki pulau tersebut. Sengketa kepemilikan pulau itu
tak kunjung reda, meski gejolak bisa teredam. Sengketa
Sipadan dan Ligitan kembali muncul ke permukaan pada
1969. Sayang, tak ada penyelesaian tuntas sehingga kasus
Gambar 15
Pulau Sipadan. Sumber : Tempo.co.id
Tunjukkan sikap
yang sesuai dengan
usaha pembelaan
negara?
Inkuiri Nilai
Bab - 1 Partisipasi Dalam Usaha Pembelaan Negara
27
ini kembali mengambang. Pemerintah Indonesia - Malaysia
akhirnya sepakat membawa kasus ini ke Mahkamah
Internasional (MI) pada tahun 1997. Dalam putusan MI
yang jatuh pada 17 Desember 2002, Indonesia dinyatakan
kalah. Untuk menghadapi sengketa ini Indonesia sampai
menyewa lima penasihat hukum asing dan tiga peneliti
asing untuk membuktikan kepemilikannya.
Sayang, segala upaya itu mentah di depan 17 hakim
MI. Malaysia dimenangkan oleh 16 hakim, sementara
hanya 1 orang yang berpihak kepada Indonesia. Dari 17
hakim itu, 15 merupakan hakim tetap dari MI, sementara
satu hakim merupakan pilihan Malaysia dan satu lagi
dipilih oleh Indonesia. Kemenangan Malaysia, kata Menteri
Luar Negeri Hasan Wirajuda berdasarkan pertimbangan
efektivitas (effectivitee), yaitu pemerintah Inggris (penjajah
Malaysia) telah melakukan tindakan administratif secara
nyata berupa penerbitan peraturan perlindungan satwa
burung, pungutan pajak terhadap pengumpulan telur
penyu sejak tahun 1930, dan operasi mercu suar sejak
1960-an. Pemerintah Indonesia menyatakan rasa kecewa
yang mendalam bahwa upaya yang dilakukan oleh empat
pemerintahan Indonesia sejak tahun 1997.
Namun, kita berkewajiban untuk menghormati
Persetujuan Khusus untuk bersama-sama mengajukan
sengketa kedua pulau ini ke MI pada 31 Mei 1997. Lepasnya
Pulau Sipadan dan Ligitan ini sebenarnya peringatan
penting bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan
pulau-pulau kecil yang berserakan. Indonesia memiliki
17.506 pulau. Sebagian pulau sudah berpenghuni dan
bernama. “Tapi masih banyak yang kosong dan tidak
punya nama,”. Yang paling mengkhawatirkan tentu saja
pulau-pulau yang berbatasan dengan negara lain.
Sumber :
Diolah kembali dari Tempo.co.id dan TEMPO
INTERAKTIF Negara Berpagar Belasan Ribu Pulau 08
Maret 2005 | 21:18 WIB 2005
Selain melalui kegiatan organisasi profesi, tindakan
upaya membela negara dapat dilakukan melalui sekolah
(khususnya melalui PKN) misalnya pembinaan sikap
dan prilaku nasionalisme, patriotisme, dan membela
kebenaran dan keyakinan pada Pancasila dan UUD 1945.
Pendidikan Kewarganegaraan SMP Kelas IX
28
Demikianlah beberapa contoh sederhana yang
menunjukkan tindakan upaya bela negara. Tentu saja
masih banyak contoh lain. Silakan mencari contoh lain
terutama yang berkaitan dengan ancaman non-tradisional
(non-militer) yang dihadapi bangsa dan negara kita
saat ini.
2. Partisipasi dalam Usaha Pembelaan Negara di
Lingkungan
UURI Nomor 3 Tahun 2002 menegaskan, bahwa
pertahanan negara berfungsi untuk mewujudkan dan
mempertahankan seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagai satu kesatuan (Pasal 5)
Sedangkan yang dimaksud dengan seluruh wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu
kesatuan pertahanan, bahwa ancaman terhadap sebagian
wilayah merupakan ancaman terhadap seluruh wilayah
dan menjadi tanggung jawab segenap bangsa. Misalnya,
cermati gambar peta di bawah ini yang memperlihatkan
kabupaten di wilayah nusantara yang merupakan daerah
perbatasan dan terluar yang rawan dari berbagai ancaman.
Ancaman di Sabang (no.3) juga merupakan ancaman di
Merauke (no.26) dan daerah yang lain.
Diskusikan dengan teman sebangku dan hasilnya dipresentasikan tentang
masalah:
a. Apakah dengan lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan menunjukan usaha
pembelaan negara bangsa Indonesia lemah ?
b. Berikan beberapa contoh tindakan usaha pembelaan negara yang dapat
dilakukan siswa dan masyarakat? Untuk memudahkan, rumuskan dalam
bentuk tabel seperti berikut.
Contoh usaha pembelaan negara yang dapat dilakukan siswa dan masyarakat
SISWA
MASYARAKAT
1). ....................................
2). ....................................
3). ....................................
dst.
1). .......................................
2). .......................................
3). .......................................
dst.
Kerja Kelompok
Bab - 1 Partisipasi Dalam Usaha Pembelaan Negara
29
Merujuk ketentuan tersebut, maka keikutsertaan
segenap warga negara dalam upaya pembelaan negara
bukan hanya dalam lingkup nasional, tetapi juga dalam
lingkungan terdekat di mana kita berdomisili. Artinya
menjaga keutuhan wilayah lingkungan kita tidak
dapat dipisahkan dari keutuhan wilayah negara secara
keseluruhan. (ingat konsep/prinsip Wawasan Nusantara
dan Ketahanan Nasional).
Persoalannya, siapa yang mesti ber-
partisipasi dalam usaha pembelaan ne-
gara di lingkungannya? Dan bagaimana
bentuk partisipasi yang dapat dilakukan-
nya?
Pada dasarnya setiap orang mempu-
nyai kewajiban untuk menjaga keutuhan
dan keamanan serta ketertiban wilayah
sekitarnya mulai dari lingkungan rumah
sendiri, lingkungan masyarakat sekitar,
sampai lingkungan wilayah yang lebih
luas.
Adapun bentuk partisipasi warga masyarakat dalam
menjaga lingkungannya antara lain melalui kegiatan
sistem keamanan lingkungan (Siskamling), ikut serta
menanggulangi akibat bencana alam, ikut serta mengatasi
kerusuhan masal, dan kon
fl
ik komunal. Bencana alam
terutama banjir tampak telah menjadi bencana nasional,
karena hampir seluruh wilayah nusantara terkena
Gambar 16
Kabupaten Perbatasan
dan Terluar Wilayah
NKRI. Sumber : Koran
Tempo, Februari 2005.
Hansip sebagai kekua-
tan rakyat. Sumber:
i267.photobucket.com
Pendidikan Kewarganegaraan SMP Kelas IX
30
bencana tersebut. Oleh karena itu, perlu ada gerakan
bersama untuk menguranginya. Misalnya dengan gerakan
membuat serapan air sebanyak mungkin di lingkungan
kita masing – masing. Membuat serapan air dengan
teknologi sederhana biopori ternyata mudah, murah dan
dapat dilakukan oleh siapa saja. Lokasi untuk membuat
serapan juga tidak membutuhkan tanah yang luas. Untuk
lebih jelasnya coba kalian perhatikan Gambar 18.
Dalam masyarakat kita terdapat
organisasi yang berkaitan dengan keselamatan
masyarakat yaitu Perlindungan Masyarakat
(Linmas). Linmas mempunyai fungsi untuk
menanggulangi akibat bencana perang,
bencana alam atau bencana lainnya maupun
memperkecil akibat malapetaka yang
menimbulkan kerugian jiwa dan harta benda.
Selain itu terdapat pula organisasi
rakyat yang disebut Keamanan Rakyat
(Kamra), Perlawanan Rakyat (Wanra), dan
Pertahanan Sipil (Hansip). Keamanan rakyat
merupakan bentuk partisipasi rakyat langsung
dalam bidang keamanan dan ketertiban
masyarakat. Sedangkan Wanra merupakan
bentuk partisipasi rakyat langsung dalam
bidang pertahanan. Kemudian Hansip
merupakan kekuatan rakyat yang merupakan
kekuatan pokok unsur-unsur perlindungan masyarakat
dimanfaatkan dalam menghadapi bencana akibat perang
dan bencana alam serta menjadi sumber cadangan
nasional untuk menghadapi keadaan luar biasa.
Di daerah Bali terdapat lembaga atau organisasi
keamanan yang dibentuk berdasarkan adat yang dikenal
dengan nama Pecalang. Pecalang memiliki kewibawaan dan
sangat berperan dalam menjaga keamanan di lingkungan
setempat.
Partisipasi dan kegiatan–kegiatan seperti yang
tampak pada gambar 19, merupakan upaya untuk menjaga
dan melindungi keutuhan lingkungan dan keselamatan
Gambar 18
LUBANG PENYERAP
AIR. Kamir R. Brata
memperkenalkan
Biopori, yaitu lubang
berdiameter 10-20 cm
dengan kedalaman 1
meter, untuk menyerap
air. Temuan ini lebih
efektif daripada sumur
resapan. Sumber :
TEMPO, 24 – 30
Desember 2007
Bab - 1 Partisipasi Dalam Usaha Pembelaan Negara
31
warga masyarakat dari segala bentuk
ancaman, yang tidak lain merupakan
tujuan pertahanan negara.
Sedangkan partisipasi dalam
penyelenggaraan pertahanan negara
dapat diwujudkan dalam tindakan
upaya bela negara. Dengan demikian,
partisipasi warga negara dalam mem-
bela lingkungan tidak lain merupakan bagian dari usaha
pembelaan negara.
Salah satu sasaran yang mesti dibela oleh setiap
warga negara adalah wilayah negara. Wilayah negara
(teritorial) merupakan wadah, alat, dan kondisi juang
bagi berlangsungnya penyelenggaraan upaya bela negara.
Setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk
menjaga keutuhan wilayah negara sesuai dengan posisi
dan kemampuannya masing-masing. Kalian sebagai siswa
SMP berkewajiban untuk ikut serta menjaga keamanan
lingkungan tempat tinggal dan sekolahnya masing-masing
dari berbagai ancaman dan gangguan yang dihadapi.
Gambar
19
Pecalang yang di-
miliki oleh setiap desa
adat di Bali. Sumber,
Kompas, 7 Desember
2003.
Re
fl
eksi
Setelah kalian mempelajari seluruh rangkaian materi pembelajaran
“Partisipasi dalam Usaha Pembelaan Negara” dalam bab ini, cobalah kalian
kemukakan pendapatmu berkenaan dengan hal – hal berikut .
1. Apakah kalian dapat menjelaskan pentingnya usaha pembelaan
negara?
2. Apakah kalian dapat menunjukan bentuk – bentuk usaha pembelaan
negara ?
3. Apakah kalian dapat menampilkan peran serta dalam usaha pembelaan
negara?
4. Berikan komentarmu terhadap materi pembelajaran “Partisipasi dalam
Usaha Pembelaan Negara” yang kalian pelajari !
Untuk mengingatkan kembali apa yang telah kalian
pelajari, bacalah rangkuman.
Pendidikan Kewarganegaraan SMP Kelas IX
32
Rangkuman
Setiap warga negara dituntut memiliki kemauan, kemampuan, dan
komitmen untuk berpartisipasi dalam usaha pembelaan negara. Usaha
pembelaan negara berkaitan dengan upaya mempertahankan negara dari
ancaman dan ganguan. Oleh karena itu usaha pembelaan negara sangat
penting dilakukan oleh setiap warga negara.
Mempertahankan negara merupakan salah satu fungsi negara yang
sangat penting dalam kaitannya dengan usaha pembelaan negara.
Setiap negara mesti menyelenggarakan beberapa fungsi minimum
yang mutlak perlu yaitu: 1) melaksanakan penertiban, 2) mengusahakan
kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. 3) fungsi pertahanan, yaitu untuk
menjaga kemungkinan serangan dsari luar, dan 4) menegakkan keadilan,
yang dilaksanakan melalui badan-badan pengadilan.
Rakyat sebagai salah satu unsur mutlak suatu negara, memiliki peranan
yang sangat penting dalam melaksanakan pembangunan berbagai aspek
kehidupan. Untuk itu setiap warga negara memiliki jaminan hukum untuk
melaksanakan hak dan kewajibannya yang diberikan negara. Salah satu hak
dan kewajiban warga negara adalah ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
Upaya bela negara sebagaimana diatur UU No. 3 tahun 2002 diselenggarakan
melalui: a) pendidikan kewarganegaran; b) pelatihan dasar kemiliteran secara
wajib; c) pengabdian sebagai prajurit TNI secara suka rela atau secara wajib;
dan d) melalui pengabdian sesuai dengan profesi.
Bab - 1 Partisipasi Dalam Usaha Pembelaan Negara
33
Evaluasi
I. Pilihlah salah satu jawaban yang menurut kalian paling tepat. Berilah tanda
X pada jawaban yang dipilih.
1. Pengertian upaya pembelaan ne-
gara, adalah ...
a. pengetahuan warga negara
yang dijiwai kecintaan kepada
NKRI berdasarkan Pancasila
dan UUD 1945 dalam men-
jamin kelangsungan hidup
bangsa dan negara.
b. pemahaman warga negara
yang dijiwai kecintaan kepada
NKRI berdasarkan Pancasila
dan UUD 1945 dalam men-
jamin kelangsungan hidup
bangsa dan
negara.
c. sikap dan hasrat warga negara
yang dijiwai kecintaan kepada
NKRI berdasarkan Pancasila
dan UUD 1945 dalam men-
jamin kelangsungan hidup
bangsa dan negara.
d. sikap dan perilaku warga neg-
ara yang dijiwai kecintaan ke-
pada NKRI berdasarkan Pan-
casila dan UUD 1945 dalam
menjamin kelangsungan hidup
bangsa dan negara.
2. Berikut ini merupakan alasan ten-
tang pentingnya upaya pembelaan
negara dilakukan oleh setiap war-
ga negara Indonesia, kecuali ...
a. untuk menjaga keutuhan
wilayah negara.
b. untuk mempertahankan nega-
ra dari berbagai ancaman.
c. merupakan hak sekaligus ke-
wajiban setiap warga negara.
d. merupakan kegiatan untuk
memperoleh kehormatan dari
negara.
3. Fungsi negara yang terutama
berkaitan langsung untuk mewu-
judkan tujuan NKRI ”melindungi
segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia”,
adalah ...
a. pertahanan.
b. kebebasan.
c. keadilan.
d. kesejahteraan dan
kemakmuran.
4. Berikut ini merupakan dasar
hukum kewajiban membela negara
bagi setiap warga negara, kecuali
...
a. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945.
b. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945.
c. UU RI No. 3 Tahun 2002.
d. UU RI No. 20 Tahun 2003.
5. Berikut ini, merupakan ancaman
terhadap kehidupan bangsa dan
negara yang pelakunya bukan
negara (ancaman bersifat non
tradisional), kecuali ...
a. agresi militer
b. penyelundupan.
c. penangkapan ikan secara
ilegal.
d. perdagangan narkotika dan
obat terlarang.
6. Bentuk penyelenggaraan keikut-
sertaan warga negara dalam upaya
Pendidikan Kewarganegaraan SMP Kelas IX
34
pembelaan negara bagi para siswa
terutama melalui ...
a. Pendidikan Kewarganegaraan.
b. Pelatihan dasar kemiliteran
secara wajib.
c. Pengabdian sebagai TNI secara
sukarela atau wajib.
d. Pengabdian sesuai dengan
profesi.
7. Para Nelayan dan Petani dengan
menyediakan pangan nasional,
para medis menjaga kesehatan
masyarakat, Tim SAR dan PMI
melakukan kegiatan dalam me-
nanggulangi bencana alam dan
kemanusiaan, yang mereka laku-
kan merupakan upaya pembelaan
negara melalui ...
a. Pendidikan Kewarganegaraan.
b. Pelatihan dasar kemiliteran
secara wajib.
c. Pengabdian sebagai TNI secara
sukarela atau wajib.
d. Pengabdian sesuai dengan
profesi.
8. Berikut ini merupakan perbuatan
yang nyata dapat dilakukan para
siswa dalam upaya pembelaan
negara di lingkungan masing–
masing, kecuali ...
a. menjaga lingkungan rumah ,
sekolah dan masyarakat agar
tetap bersih dan sehat.
b. tidak menjadi pengguna nar-
kotik dan obat terlarang serta
melapor ke pihak guru atau
aparat keamanan apabila me-
lihat adanya penjualan atau
pemakainya.
c. membela teman satu sekolah
yang diserang oleh sekolah
lain dengan cara ikut perke-
laian sebagai wujud kese-
tiakawanan.
d. tidak menonton tayangan TV
yang berupa sadisme, sronok,
dan situs internet porno dan
bacaan lain yang tidak ber-
moral.
9. Cinta bangsa (nasionalisme) yang
merupakan perwujudan upaya
pembelaan negara antara lain con-
tohnya ...
a. mengutamakan penggunaan
barang – barang produk dalam
negeri karena dapat mengge-
rakan roda perekonomian .
b. lebih baik membeli barang
luar negeri daripada membuat
sen-diri karena ongkosnya
lebih mahal.
c. menganggap derajat bangsan-
ya yang paling unggul sedang-
kan derajat bangsa lain ren-
dah.
d. lebih baik mengasingkan diri
dari bangsa lain daripada
meniru – meniru bangsa lain.
10. Organisasi keselamatan masyara-
kat yang berfungsi untuk menang-
gulangi bencana perang, bencana
alam dan memperkecil akibat
malapetaka yang menimbulkan
kerugian jiwa dan harta adalah
...
a. Linmas
b. Wanra
c. Kamra
d. Hansip
Bab - 1 Partisipasi Dalam Usaha Pembelaan Negara
35
II. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas !
1. Kemukakan beberapa alasan pentingnya usaha pembelaan negara?
2. Jelaskah perbedaan fungsi pertahanan dengan fungsi keamanan?
3. Jelaskan mengapa setiap warga negara memiliki kewajiban ikut serta
membela negara?
4. Sebutkan landasan yuridis kewajiban ikut serta membela negara?
5. Tentukan apakah tindakan seperti dalam tabel di bawah termasuk contoh
tindakan yang menunjukkan upaya pembelaan negara atau tidak, cara-
nya dengan memberikan tanda V pada kolom “ya” atau “tidak” dan tulis
alasannya.
Tindakan
Ya
Tidak
Alasan
1. mendamaikan kon
fl
ik
antar etnis
2. ikut kampanye anti
narkoba
3. demonstrasi anti KKN
4. menggalang solidaritas
membantu sesama anak
bangsa yang terkena
musibah bencana alam
5. memelihara kelestarian
alam.
Pendidikan Kewarganegaraan SMP Kelas IX
36